Visi Misi LPM

VISI & MISI LPM

STAI Diponegoro Tulungagung

Visi

Menjadi lembaga penjaminan mutu yang profesional, dinamis, inovatif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan budaya mutu pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi, nilai-nilai budaya lokal, serta karakter Ahlussunnah Wal Jamaah an-Nahdliyah guna mendukung pencapaian visi STAI Diponegoro Tulungagung menuju perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif tahun 2035.

Misi

1. Membangun dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan berbasis teknologi informasi serta tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance).
2. Mengawal pelaksanaan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, serta dunia kerja.
3. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan karakter Ahlussunnah Wal Jamaah an-Nahdliyah dalam implementasi sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik.
4. Melaksanakan audit, monitoring, evaluasi, dan pengendalian mutu secara berkala untuk memastikan tercapainya standar mutu institusi dan kepatuhan terhadap SN-Dikti.
5. Mendorong terciptanya budaya mutu (quality culture) pada seluruh sivitas akademika melalui pendampingan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
6. Mengembangkan kerja sama strategis dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional dalam penguatan sistem penjaminan mutu dan peningkatan kualitas institusi.

Tujuan

1. Terwujudnya implementasi siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (PPEPP) yang konsisten dan berkelanjutan di seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, inovatif, dan berdaya saing.
3. Terwujudnya lulusan yang kompeten, berakhlak mulia, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan memiliki karakter Ahlussunnah Wal Jamaah an-Nahdliyah.
4. Tersedianya sistem data dan informasi mutu yang akurat, terpadu, dan berbasis teknologi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis institusi.
5. Meningkatnya capaian akreditasi program studi dan institusi sebagai bentuk pengakuan kualitas pendidikan tinggi.
6. Terbangunnya budaya mutu yang kuat dalam seluruh aspek tata kelola perguruan tinggi.

Strategi

1. Mengembangkan dan menyempurnakan dokumen SPMI secara berkala sesuai dengan kebutuhan institusi dan perkembangan regulasi pendidikan tinggi.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan pengelolaan data mutu.
3. Menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan pendampingan peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, auditor mutu internal, serta pengelola mutu unit kerja.
4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) secara sistematis dan berkelanjutan sebagai dasar peningkatan mutu institusi.
5. Mengembangkan sistem pengendalian dan mitigasi risiko mutu akademik maupun non-akademik guna mendukung keberlanjutan institusi.
6. Memperkuat koordinasi dan kerja sama antara LPM, program studi, dan unit kerja lainnya dalam implementasi budaya mutu.
7. Mendorong inovasi dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Tata Nilai

1. Integritas — Menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
2. Profesionalisme — Bekerja secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai standar mutu pendidikan tinggi.
3. Komitmen Mutu— Berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam seluruh proses akademik dan non-akademik.
4. Inovatif — Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman.
5. Kolaboratif— Mengedepankan kerja sama, sinergi, dan kebersamaan dalam mencapai sasaran mutu institusi.
6. Pelestarian Nilai Lokal— Menghargai budaya lokal dan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah an-Nahdliyah sebagai identitas institusi.
7. Pelayanan Prima — Memberikan layanan penjaminan mutu yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.